Kapolda Kalimantan Timur Sampaikan Kuliah Umum “Politik Internasional” di Universitas Kutai Kartannegara

Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Drs Safaruddin SH, memberikan kuliah umum di Kampus Unikarta, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dengan tema “Politik Internasional”, Kamis (27-04-2017).

Kehadiran Kapolda Kaltim, yang didampingi Kapolres Kukar AKBP Fadillah Zulkarnaen SH, SIK, Waka Polres Kukar Kompol Andre Anas SIK, dan jajaran Polres Kukar, disambut dengan tarian Rudak, tari adat Kutai.

Rektor Unikarta Dr Sabran SE, MSi, bersama perwakilan Rektor dan Dekan Unikarta, selanjutnya bersama-sama Kapolda menuju Gedung Fakultas Ekonomi untuk memulai kuliah umum.

“Terimakasih atas kedatangan Kapolda Kaltim, Kapolres Kukar, yang memberikan kuliah umum kepada seluruh mahasiwa-mahasiswi dari perwakilan semua fakultas Unikarta,” kata Rektor Unikarta.

Dalam kuliah umum yang dihadiri sekitar 200 mahasiswa itu, Kolda Kaltim memaparkan bahwa Negara RI terbentuk dengan kebhinnekaan mulai dari penjajahan, pemberontakan, berjuang merebut kemerdekaan, dan mempertahankan kemerdekaan. Masih banyaknya pemberontakan pada zaman dahulu sampai sekarang sebelum merdeka atau sesudah bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Secara garis besar Indonesia secara geografis terdapat banyak pulau, penduduk, dan sumber daya alam. Sedangkan faktor internal masalah ekonomi, ideologi, dan politik. Rasio perbandingan orang kaya dengan orang miskin masih tinggi. Sebagian masyarakat masih miskin seharusnya seimbang antara si kaya dengan si miskin. Akhirnya timbul demo dan terorisme.

“Genererasi baru harus siap mengatasi permasalahan tersebut khususnya mahasiswa Unikarta,” kata Kapolda.
Di lihat dari faktor eksternal politik internasional siapa yang kuat dia yang menang. Indonesia masih bergantung pada luar negeri, 70 persen ekonomi dijajah oleh negara asing. Semua kebutuhan diimpor dari luar negeri. Budaya asing sudah masuk seperti KFC, salad yang berlisensi dari Amerika Serikat.

Mengenai demokrasi dan perkembangannya, menurut Kapolda, demokrasi liberal positif cek dan balance peran rakyat menguat, tetapi contoh tersebut diambil dari Amerika Serikat. Namun dari segi negatif, dalam berpolitik masih menonjolkan ras, suku dan agama. Kebebasan yang kebablasan. “Contoh bupati, gubernur dan presiden pasti memakai uang keinginan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat mencalonkan diri lebih diutamakan,” katanya.
Dikatakannya, semua orang mengklaim sekarang lewat media sosial paling hebat, bukan pada ahli di bidangnya, bukan kesejahteraan dulu tetapi demokrasi yang didahulukan sistem harus merubah.

“Perlu diwaspadai yang dibuat negara maju memakai agen intelejen untuk mengadu domba warga Indonsia sehingga dapat dikuasai dengan mudah Negara NKRI,” katanya.

Tantangan Keberagamaan

Sementara itu, berbicara tentang tantangan keberagaman, Kapolda Kaltim mengatakan globalisasi memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Selain itu juga terjadinya intolorensi baik antara umat beragama maupun inter umat beragama.

“Masih ada kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara dengan ideologi tertentu. Persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah,” kata Kapolda.

Kapolda pada Kuliah Umum ini juga memaparkan tentang media sosial (medsos) sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Medsos dimanfaatkan untuk penyebaran permusuhan dalam bentuk info hoax dan dapat memicu konflik sehingga memunculkan intoleransi. Melalui medsos juga memunculkan radikalisme yang pro kekerasan. Penyebaran radikalisme melalui propaganda kelompok teroris.

Pada akhir kuliah umum, Kapolda memaparkan peran dan kebijakan Polri. Polri berperan sebagai dinimasitator, katasiator dan negosiator. Dalam hal kebijakan, Polri menerapkan proaktif “Policing strategy”.

Paparan Kapolda Kaltim ditutup dengan memaparkan peran masyarakat agar menjaga terus kebhinnekaan dan sosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Melalui lembaga pendidikan yakni dengan menanamkan sejak dini bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, namun harus menjadi kekuatan. Sedangkan melalui peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat agar ikut membangun kesadaran dan memberikan arahan contoh tauladan kehidupan dan keharmonisan.

“Sedangkan tokoh esekutif, legislatif dan yudikatif agar menjamjn kehidupan penuh toleransi dan harmonis,” kata Kapolda.

Setelah mendengarkan paparan dari Kapolda Kaltim, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan sebagai rasa terimakasih, Rektor Unikarta memberikan cinderamata kepada Kapolda Kaltim, dan sebaliknya Kapolda Kaltim memberikan kenang-kenangan khusus kepada Unikarta melalui Rektor.

 

 

Sumber : Tribun News

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *