Dialog Publik Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1954

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Universitas Kutai Kartanegara melaksanakan Dialog Publik pada hari Sabtu (25/3) di Ruang Rapat Universitas Kutai Kartanegara bersama 45 Mahasiswa perwakilan dari beberapa Fakultas yang ada di UNIKARTA. Dialog publik ini menghadirkan empat narasumber yakni anggota DPD RI dari Kaltim dan Kaltara, Aji Muhamad Mirza Wardhana ST, Rektor Unikarta Dr. Sabran SE, M.Si, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNIKARTA, Akhmad Sofyan Hamid dan anggota DPD KNPI Kukar, M. Surya Irfani. Adapun tema yang diangkat adalah “Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama ini belum berjalan seimbang dalam mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah serta merumuskan kebijakan nasional yang berkaitan dengan negara maupun daerah. Guna mengoptimalisasi fungsi dan perannya, DPD RI menjaring aspirasi untuk melakukan amandemen kelima atas Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aji Mirza mengatakan dialog publik ini digelar di UNIKARTA karena erat kaitannya dengan pandangan langsung dari kaum akademisi terkait urgensi penataan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Memperbaiki sistem ketatanegaraan melalui UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 menjadi kebutuhan, terutama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar mempunyai wewenang lebih karena selama ini seakan-akan hanya menjadi aksesoris Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Harapannya kita bisa mendengar langsung terkait upaya MPR yakni beberapa fraksi dalam mengajukan amandemen UUD yang selama ini penyuaraannya di beberapa semester hanya terkait satu dua hal, sedangkan kita ingin ada perbaikan atau penataan secara menyeluruh terhadap penataan sistem ketatanegaraan. Sangat salah jika hanya sebagai aksesoris, di satu sisi DPD juga tidak diharapkan untuk dibubarkan, karena menjaga disintegrasi bangsa karena ada suara daerah di pusat,” tegasnya Aji Mirza.

Dalam praktiknya, DPD RI tidak diberi kewenangan legislasi meski dalam bentuk yang paling sederhana. DPD hanya memberikan saran atau pertimbangan, dan sama sekali tidak diberi kewenangan dalam mengambil keputusan apa-apa pada rangkaian sekuensial (tata urut) dan sistematika proses legislasi. Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, DPD harus terus bekerja dan berjuang meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan fungsinya memenuhi harapan masyarakat di daerah.

Dari sisi kewenangan, DPR lebih mendominasi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di sisi lain, sistem presidensial belum kuat karena corak parlemen masih sangat dominan. Untuk itu, perlu diatur kembali kewenangan MPR membuat GBHN dan mewadahi DPR dan DPD memperbaiki tatanan ketatanegaraan, demokrasi, dan sistem pemilu.

“Mau tidak mau di setiap daerah dilakukan diskusi yang sama, kalau di Undang-undang itu ada kompromi realitas politik, kita harapkan ini sampai ke amandemen, dengan adanya terlebih dahulu kesepakatan nasional,” kata Aji Mirza.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *